Imam Bekali Mahasiswa Penguatan Jaringan dan Pemberdayaan Komunitas

PURWOKERTO, BAWASLU BANYUMAS – Bawaslu Kabupaten Banyumas membekali mahasiswa magang dari Universitas Amikom Purwokerto dengan materi Teknis Penguatan Jaringan dan Pemberdayaan Komunitas di Purwokerto, Kamis (20/8). Pembekalan tersebut menjadi bagian dari Program Magang Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Gelombang III Tahun 2026 untuk memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai strategi membangun jejaring serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas, Imam Arif Setiadi, menjelaskan penguatan jaringan perlu dilakukan dengan membangun hubungan bersama berbagai unsur masyarakat yang memiliki pengaruh dan kedekatan dengan komunitasnya. Strategi tersebut dapat dimulai melalui identifikasi tokoh masyarakat, pemuka agama, serta pemuda lokal yang dapat menjadi mitra dalam memperluas literasi dan pengawasan partisipatif.

“Penguatan jaringan tidak hanya membangun komunikasi, tetapi bagaimana kita mengidentifikasi tokoh, membangun forum, dan mengintegrasikan agenda pengawasan dengan kegiatan komunitas yang sudah berjalan,” jelas Imam.

Dalam materi tersebut, mahasiswa juga dikenalkan dengan strategi membangun forum komunikasi rutin berbasis warga sebagai ruang literasi demokrasi dan pertukaran informasi. Selain itu, kolaborasi program dapat dilakukan dengan mengintegrasikan agenda pengawasan pemilu ke dalam berbagai kegiatan sosial maupun keagamaan yang telah berjalan di tengah masyarakat.

Sementara dalam aspek pemberdayaan komunitas, pengawasan partisipatif diarahkan untuk mengubah masyarakat dari posisi pasif menjadi gerakan yang aktif melalui edukasi berkelanjutan. Kader pengawas partisipatif yang telah mendapatkan pembekalan diharapkan mampu menjadi fasilitator sekaligus aktor penggerak utama di tingkat lokal.

Melalui Program Magang P2P Gelombang III, Bawaslu Kabupaten Banyumas berharap mahasiswa tidak hanya memahami konsep penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas, tetapi juga mampu menerapkannya dalam mendorong partisipasi masyarakat. (hn/aks)