Evaluasi Magang P2P, Rani Dorong Mahasiswa Tetap Aktif Awasi Demokrasi
|
PURWOKERTO, BAWASLU BANYUMAS – Bawaslu Kabupaten Banyumas menggelar evaluasi akhir Program Magang Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) melalui pelaksanaan post test di ruang podcast, Senin (20/7). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mengevaluasi hasil pembelajaran peserta sekaligus memperkuat peran pengawasan partisipatif setelah berakhirnya program magang yang telah berlangsung selama kurang lebih satu bulan.
Anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas, Rani Zuhriyah, menyampaikan bahwa pelaksanaan Program Magang Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang ditutup dengan sesi post test bukan sekadar menjadi evaluasi akhir peserta, tetapi juga sebagai upaya memastikan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama magang dapat diterapkan dalam mendukung pengawasan partisipatif.
"Kami berharap pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif dapat memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan Pemilu. Apa yang telah diperoleh selama kurang lebih satu bulan magang di Bawaslu hendaknya dapat terus diaplikasikan. Grup yang sudah terbentuk juga kami harapkan tetap aktif sehingga teman-teman dapat terus berpartisipasi ketika Bawaslu melaksanakan berbagai kegiatan," kata Rani.
Selain memberikan apresiasi atas keterlibatan peserta dalam berbagai kegiatan selama magang, Rani menilai kontribusi mahasiswa pada kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif di sejumlah sekolah menjadi bukti nyata peran generasi muda dalam meningkatkan kesadaran demokrasi. Ia juga mendorong peserta untuk terus berkontribusi dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), antara lain dengan membantu mengidentifikasi pemilih pemula, warga yang telah meninggal dunia, maupun masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum tercantum dalam data pemilih.
Melalui evaluasi akhir ini, Bawaslu Kabupaten Banyumas berharap para peserta Program Magang Pendidikan Pengawas Partisipatif mampu menjadi agen pengawasan di tengah masyarakat serta terus mengembangkan semangat partisipasi dalam mengawal demokrasi. (nrp/aks)
