Bawaslu Banyumas Ikuti Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026
|
PURWOKERTO, BAWASLU BANYUMAS – Bawaslu Kabupaten Banyumas mengikuti Rapat Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026 secara daring, Rabu (8/7). Kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu RI tersebut bertujuan memantau pelaksanaan keterbukaan informasi publik sekaligus memberikan pembinaan terkait pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) sebagai instrumen penilaian badan publik.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data dan Informasi Bawaslu RI, Henry Dwi Prastowo, mengajak seluruh jajaran Bawaslu untuk tetap menjaga semangat dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik meskipun di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, penguatan keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam persiapan menghadapi tahapan Pemilu mendatang.
"Kalau tidak ada perubahan, tahapan Pemilu akan dimulai pada Juni atau Juli. Kita harus mempersiapkan diri sebelum memasuki tahapan Pemilu 2027. Harapannya, menjadi perbaikan dalam pelayanan publik. Menjadi badan publik yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Transparansi menjadi kunci dalam penyelenggaraan Pemilu," kata Henry.
Henry juga menegaskan bahwa sebagai lembaga publik yang didanai pemerintah, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tata kelola yang akuntabel dan transparan. Ia berharap seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota dapat meraih predikat Informatif serta menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi pada tahun 2027.
"Kami berharap Bawaslu Kabupaten/Kota seluruhnya sudah Informatif. Teman-teman bisa menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Monev 2027 dan melaporkannya kepada kami," tambah Henry.
Keikutsertaan Bawaslu Kabupaten Banyumas dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, memperkuat tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel, serta mempersiapkan diri menghadapi pelaksanaan tahapan Pemilu dengan pelayanan publik yang semakin baik dan terpercaya. (dah/aks)
