Kelas Sengketa, Agung Bekali Mahasiswa Asas Hukum Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

PURWOKERTO, BAWASLU BANYUMAS – Bawaslu Kabupaten Banyumas memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai prinsip dan dasar hukum penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui Kelas Sengketa Gelombang III Tahun 2026 di Purwokerto, Rabu (14/10). Materi bertajuk “Asas-asas dan Dasar Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu” disampaikan Anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas, Suharso Agung Basuki untuk membekali peserta dengan pemahaman tentang prinsip hukum dalam penyelesaian sengketa kepemiluan.

Agung menjelaskan, asas hukum merupakan aturan dasar dan prinsip hukum yang bersifat abstrak serta melatarbelakangi pembentukan peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Dalam penyelenggaraan Pemilu, asas yang menjadi landasan meliputi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, terdapat sebelas prinsip Pemilu, yakni jujur, adil, mandiri, tertib, proporsional, profesional, efisien, terbuka, akuntabel, efektif, dan berkepastian hukum.

Dalam konteks penyelesaian sengketa proses Pemilu, Agung memaparkan sejumlah asas hukum acara, antara lain Point d’Intérêt, Point d’Action atau kepentingan menjadi dasar untuk mengajukan tindakan hukum, praduga rechtmatig, musyawarah dan perdamaian, serta peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Asas lainnya mencakup independen dan imparsial, keaktifan majelis (dominus litis), persidangan terbuka untuk umum, audi et alteram partem atau kesempatan bagi para pihak untuk didengar, serta putusan yang memiliki kekuatan erga omnes.

“Pemahaman terhadap asas-asas hukum menjadi penting agar peserta mengetahui prinsip yang mendasari proses penyelesaian sengketa Pemilu, sehingga setiap tahapan dapat dipahami dalam kerangka hukum yang berlaku,” jelas Agung.

Kelas Sengketa Gelombang III Tahun 2026 diikuti mahasiswa dari tiga perguruan tinggi, yakni Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Amikom Purwokerto, dan Universitas BSI Kampus Purwokerto. Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Banyumas berharap peserta tidak hanya memahami teori hukum penyelesaian sengketa, tetapi juga memiliki bekal untuk mengenali mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu serta meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya kepastian hukum dalam demokrasi. (ra/aks)