Nur Kholiq Minta Bawaslu Banyumas Segera Buka Posko Anti Kekerasan Seksual

PURWOKERTO, BAWASLU BANYUMAS – Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Nur Kholiq, meminta seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah segera membuka Posko Anti Kekerasan Seksual sebagai langkah konkret mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kerja. Selain membentuk posko, setiap satuan kerja juga diminta menyusun mekanisme atau standar operasional prosedur (SOP) penanganan serta memperluas sosialisasi komitmen lembaga dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan inklusif.

Arahan tersebut disampaikan Kholiq saat Bawaslu Kabupaten Banyumas mengikuti kegiatan Literasi Pojok Pengawasan Volume 24 bertema “Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Bawaslu Se-Provinsi Jateng” secara daring, Senin (9/11). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagai pelaksanaan instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 417.

Kholiq mengapresiasi seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pokja. Berdasarkan laporan yang diterimanya, sebanyak 35 Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Tengah telah memiliki kelompok kerja tersebut. Menurutnya, sosialisasi ini penting untuk menyamakan perspektif sekaligus meningkatkan kapasitas jajaran dalam melakukan pencegahan dan menangani apabila terjadi kasus kekerasan seksual di lingkungan Bawaslu.

“Sosialisasi PPKS ini diharapkan memberikan pemahaman yang sama kepada kita semuanya, sehingga upaya menghadirkan ruang kerja yang aman dan inklusif serta memberikan rasa aman kepada seluruh karyawan di lingkungan Bawaslu menjadi sesuatu yang penting,” kata Kholiq.

Kholiq menegaskan, setelah pembentukan Pokja, terdapat sejumlah langkah yang harus segera dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Pertama, membuka Posko Anti Kekerasan Seksual yang dapat dipublikasikan secara daring maupun didukung dengan penyediaan ruang layanan. Kedua, menyusun mekanisme dan tata cara pencegahan serta penanganan dalam bentuk SOP. Ketiga, menyebarluaskan informasi mengenai komitmen Bawaslu dalam mencegah dan melawan kekerasan seksual di lingkungan kerja.

Untuk memperluas edukasi, Kholiq mendorong Pokja berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti aktivis perempuan, instansi perlindungan perempuan dan anak, serta lembaga terkait lainnya. Sosialisasi juga dapat dilakukan melalui podcast, iklan layanan masyarakat, infografis, dan berbagai kanal komunikasi publik agar seluruh jajaran memahami upaya pencegahan dan mekanisme penanganan kekerasan seksual.

Kholiq turut mengingatkan bahwa pelanggaran kekerasan seksual dapat berimplikasi pada pemberian sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari sanksi ringan, sedang, hingga berat. Bagi jajaran komisioner, penanganannya dapat berkaitan dengan ketentuan pelanggaran kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sedangkan bagi jajaran sekretariat mengacu pada ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

“Kami sangat berharap setelah forum ini, setiap kabupaten/kota segera membentuk posko, menyusun mekanisme pencegahan dan penanganan, serta menyebarluaskan komitmen bersama untuk melawan kekerasan seksual,” tegas Kholiq.

Bawaslu Kabupaten Banyumas akan menindaklanjuti arahan tersebut dengan memperkuat peran Pokja, menyediakan akses pelaporan, dan membangun lingkungan kerja yang aman bagi seluruh jajaran. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen kelembagaan dalam memastikan setiap pegawai memperoleh perlindungan serta rasa aman dalam menjalankan tugas. (aks)