Amin Tekankan Komitmen Bawaslu Banyumas Cegah Kekerasan Seksual

PURWOKERTO, BAWASLU BANYUMAS – Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin, meminta seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota memperkuat komitmen pencegahan kekerasan seksual dengan membangun lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Upaya tersebut tidak cukup hanya melalui pembentukan kelompok kerja (Pokja), tetapi harus diwujudkan dalam budaya kerja, sistem pelaporan yang aman, serta perlindungan terhadap korban.

Hal itu disampaikan Amin saat Bawaslu Kabupaten Banyumas mengikuti kegiatan Literasi Pojok Pengawasan Volume 24 bertema “Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Bawaslu se-Provinsi Jateng” secara daring, Senin (9/11). Ia menjelaskan, perkembangan kelembagaan yang semakin besar perlu diimbangi dengan langkah antisipasi terhadap berbagai potensi persoalan, termasuk kekerasan seksual di lingkungan kerja.

Menurut Amin, kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual merupakan bentuk perlindungan bagi seluruh jajaran sekaligus upaya menjaga kepercayaan publik terhadap Bawaslu. Bentuk kekerasan dapat terjadi melalui berbagai cara, baik secara verbal, langsung, maupun melalui media sosial dan komunikasi digital. Karena itu, pimpinan memiliki tanggung jawab untuk melindungi jajaran di bawahnya serta memastikan setiap orang memahami bentuk-bentuk perilaku yang termasuk kekerasan seksual.

“Kebijakan ini untuk memastikan bahwa kita dalam bekerja merasa aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual. Ini juga menjadi kewajiban kita bersama untuk saling melindungi, terutama pimpinan kepada bawahannya,” kata Amin.

Amin juga mengingatkan bahwa setiap pelanggaran memiliki konsekuensi dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi dapat berupa kategori ringan, sedang, hingga berat, termasuk pemberhentian. Amin menyebutkan bahwa penanganan persoalan ini memiliki landasan hukum yang luas, dengan sekitar 23 undang-undang yang menjadi rujukan. Oleh karena itu, keberadaan Pokja perlu diikuti implementasi nyata, terutama melalui sosialisasi berkelanjutan dan penguatan kapasitas jajaran.

Selain pencegahan, Amin menekankan pentingnya menjamin perlindungan bagi korban yang berani melaporkan kejadian. Perlindungan tersebut mencakup keamanan, keselamatan, dan kerahasiaan identitas pelapor maupun korban. Menurutnya, sensitivitas persoalan kekerasan seksual di masyarakat dapat membuat korban enggan mengungkapkan pengalaman yang dialami, sementara dampaknya tidak hanya bersifat material, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikis dan kehidupan sosial korban.

Untuk memperkuat upaya tersebut, Amin mendorong pengembangan sistem pengaduan yang mudah diakses, aman, dan menjamin kerahasiaan pelapor. Bawaslu juga perlu memperluas kerja sama dengan lembaga terkait, seperti Komisi Perlindungan Anak dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta meningkatkan edukasi, pemantauan tindak lanjut laporan, dan mitigasi melalui pembenahan budaya kerja.

“Mencegah lebih baik daripada mengobati. Komitmen ini harus terus digaungkan dan diwujudkan dalam pelaksanaan di lapangan,” tegas Amin.

Bawaslu Kabupaten Banyumas akan memperkuat langkah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara terstruktur. Komitmen tersebut akan diwujudkan melalui sistem perlindungan yang berpihak pada korban, mekanisme pengaduan yang jelas, serta lingkungan kerja yang menjunjung tinggi rasa aman dan saling menghormati. (aks)