Awasi Persiapan Pleno PDPB di KPU Banyumas, Rani Soroti Hak Pemilih Disabilitas
|
PURWOKERTO, BAWASLU BANYUMAS – Bawaslu Kabupaten Banyumas mendorong pemutakhiran data pemilih disabilitas tidak berhenti pada pencatatan jumlah, tetapi juga memastikan kategori dan hak pemilih terakomodasi dalam penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas, Rani Zuhriyah, saat mengawasi Rapat Koordinasi Persiapan Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026 di Kantor KPU Kabupaten Banyumas, Rabu (23/9).
Rani mengatakan pihaknya telah menyampaikan data pemilih disabilitas yang diperoleh dari Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Cabang Banyumas. Data tersebut mencakup 96 pemilih yang perlu dipastikan terakomodasi dalam daftar pemilih tetap (DPT), sekaligus sesuai dengan kategori disabilitas tunanetra.
“Kami menyampaikan data itu untuk memastikan bahwa 96 terakomodir masuk dalam DPT, ketika sudah masuk, memastikan kategorinya sudah sesuai disabilitas Tuna Netra,” kata Rani.
Rani juga menyampaikan adanya informasi dari Ketua PERTUNI Cabang Banyumas mengenai pengalaman pemilih tunanetra pada Pemilu 2024. Saat itu, menurut informasi yang diterima terdapat pemilih yang merasa belum mendapatkan fasilitas surat suara Braille dan belum memperoleh pilihan pendampingan yang sesuai. Selain itu, terdapat pemilih disabilitas yang mengalami hambatan ketika datang ke TPS dan tidak mendapatkan prioritas layanan.
Menurut Rani, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar tidak kembali terjadi pada penyelenggaraan pemilu berikutnya. Ia berharap KPU dapat membangun komunikasi langsung dengan komunitas disabilitas di Banyumas serta mengoptimalkan data dari Dinsospermades terkait pemilih disabilitas dan lansia. Pihaknya juga berencana melakukan koordinasi dengan Dinsospermades untuk mendukung pemutakhiran data.
Menanggapi hal tersebut, Anggota KPU Kabupaten Banyumas, Yasum Surya Mentari, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi dengan sejumlah komunitas disabilitas, termasuk Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). Pihaknya juga membuka ruang pertemuan khusus untuk memastikan data jumlah pemilih disabilitas sekaligus kebutuhan fasilitas yang diperlukan.
“Fasilitasi di TPS menjadi perhatian karena tidak bisa disamakan. Pemilih yang memiliki keterbatasan, harus mendapatkan hak-haknya,” ucap Yasum.
Rakor tersebut turut diawasi Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas, Imam Arif Setiadi, bersama Anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas, Yon Daryono. Pengawasan dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan turut memperhatikan kelengkapan data serta pemenuhan hak pemilih disabilitas. (dah/aks)
