Sosialisasi Penyusunan IKP, Amin Minta Bawaslu Banyumas Cermat Petakan Kerawanan Pemilu
|
PURWOKERTO, BAWASLU BANYUMAS – Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin, meminta Bawaslu Kabupaten/Kota cermat dalam memetakan kerawanan Pemilu 2029. Hal tersebut disampaikan Amin saat Bawaslu Kabupaten Banyumas mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Secara Berjenjang bertema “Sosialisasi Persiapan Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)” yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah secara daring, Kamis (1/10).
Menurut Amin, IKP menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan arah pengawasan dan pencegahan, terlebih pengalaman Pemilu 2024 menunjukkan karakteristik kerawanan di Jawa Tengah sangat beragam. Pemetaan melalui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) harus mampu menangkap dinamika sosial, politik, budaya, dan kondisi terkini di masing-masing wilayah sebagai dasar menentukan strategi pencegahan dan pengawasan.
“Ini menjadi basic utama kita di dalam penentuan indeks kerawanan pemilu. Kalau belajar dari pengalaman kita di 2024 kemarin, di Jawa Tengah sendiri sangat variatif, terutama menyangkut kondisi sosial, politik, budaya dan lainnya yang menjadi titik rawan ketika dalam proses tahapan,” kata Amin.
Amin menjelaskan, kerawanan tidak hanya muncul saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi dapat terjadi sebelum, selama, maupun setelah tahapan. Karena itu, penyusunan IKP perlu mempertimbangkan fenomena serta dinamika terbaru di setiap daerah. Ia mencontohkan, wilayah yang sebelumnya memiliki tingkat kerawanan tinggi belum tentu mengalami kondisi serupa pada pemilu berikutnya, begitu pula sebaliknya.
“Di satu wilayah yang sebelumnya kita petakan tinggi, ternyata sangat landai. Tetapi ada juga yang sebelumnya dipetakan sedang, ternyata kejadiannya tinggi. Ini variatif di setiap wilayah, tergantung dinamika yang berkembang di daerah masing-masing,” jelas Amin.
Amin berharap penyusunan IKP 2029 menghasilkan metodologi yang semakin baik, mulai dari penentuan indikator, penarikan sampel hingga penggunaan bukti pendukung (evidence). Ketelitian tersebut dinilai penting agar IKP menjadi pijakan dalam menentukan langkah pencegahan, pengawasan, dan pendidikan pengawasan pemilu.
“Jangan menentukan satu indeks kerawanan lebih tinggi, tetapi kemudian variabel yang lain tertutupi. Kami berharap hati-hati betul dalam menentukan karena ini menjadi pijakan kita dalam bagaimana tata laksana pencegahan, pengawasan, kemudian tata laksana pendidikan,” pinta Amin.
Bawaslu Kabupaten Banyumas mengikuti kegiatan tersebut sebagai bagian dari persiapan penyusunan IKP dan penguatan pengawasan secara berjenjang. (aks)
