Hadiri Kick-Off Nasional, Rani Siap Sukseskan Pendidikan Pengawas Partisipatif

PURWOKERTO, BAWASLU BANYUMAS - Anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas, Rani Zuhriyah menyatakan kesiapan penuh dalam menyukseskan program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) tahun 2025. Program ini secara resmi dimulai melalui kegiatan Kick-Off Nasional yang digelar dari Sumatera Utara, Senin (7/7) malam.

Kegiatan kick-off ini diikuti secara daring oleh seluruh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia melalui aplikasi zoom dan siaran langsung di kanal YouTube Bawaslu RI. Hadir membuka kegiatan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty.

Dalam sambutannya, Lolly menegaskan bahwa pendidikan pengawas partisipatif merupakan langkah strategis membangun kesadaran demokrasi sejak masa non-tahapan.

"Malam ini gong pendidikan pengawas partisipatif dibunyikan dari Sumatera Utara. Masa non-tahapan adalah masa kita menanam kesadaran bahwa pemilu adalah milik semua orang," kata Lolly.

Lolly menambahkan program ini telah menjadi bagian dari prioritas nasional dan terus disempurnakan sejak pertama kali digagas pada 2014 lalu sebagai gerakan sejuta relawan, berkembang menjadi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) pada 2018, hingga kini menjadi Pendidikan Pengawas Partisipatif sejak 2022.

Pemilihan Sumatera Utara sebagai lokasi kick-off juga dinilai simbolis, mencerminkan semangat budaya, keberanian, dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengawasan pemilu.

"Sumut menjadi contoh bahwa kader pengawas partisipatif bisa tetap aktif dan relevan bahkan di luar masa tahapan," ucap Lolly.

Rangkaian kegiatan akan berlangsung selama tiga hari ke depan dan melibatkan narasumber nasional dari berbagai lembaga, termasuk Komisi Penyiaran Indonesia, serta diisi dengan diskusi reflektif terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.

Rani Zuhriyah menyampaikan bahwa Bawaslu Banyumas siap mengimplementasikan program ini dengan memperluas jangkauan pendidikan pengawasan ke berbagai kalangan, khususnya pemilih muda dan komunitas akar rumput.

"Kami siap menyemai kesadaran demokrasi melalui pengawasan partisipatif yang berkelanjutan. Masa non-tahapan adalah waktu yang tepat untuk membangun pemilu yang berintegritas sejak dini," tegas Rani. (rz)