Bawaslu Jateng Dorong Forum Warga Jadi Penggerak Pengawasan Partisipatif
|
PURWOKERTO, BAWASLU BANYUMAS – Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Sosiawan, mendorong penguatan Literasi Pojok Pengawasan (LPP) sebagai pilar penting dalam membangun pengawasan partisipatif dan mengonsolidasikan demokrasi. Penguatan tersebut perlu dilakukan melalui pengembangan pojok pengawasan secara fisik maupun digital, sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat agar tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga berperan aktif dalam mengawal proses demokrasi.
Hal itu disampaikan Sosiawan dalam kegiatan Literasi Pojok Pengawasan Volume 22 bertema “Dialektika Jawa–Papua: Role Model Forum Warga dalam Bingkai Kearifan Lokal” yang diikuti Bawaslu Kabupaten Banyumas secara daring, Senin (19/10). Kegiatan ini menjadi ruang diskusi untuk memperkuat literasi pengawasan partisipatif melalui pendekatan yang mempertimbangkan keragaman budaya dan kondisi sosial masyarakat.
Sosiawan menjelaskan, keberadaan pojok pengawasan secara fisik di berbagai tempat dan lembaga perlu diimbangi dengan strategi pengembangan jangkauan digital. Menurutnya, pengawasan partisipatif harus menjadi dasar kebijakan Bawaslu agar literasi kepemiluan semakin mudah diakses masyarakat dan mampu mendukung terwujudnya pemilu yang berintegritas.
“Pojok Pengawasan supaya menjadi benar-benar pilar penting dalam hal kita melakukan konsolidasi demokrasi untuk mewujudkan pemilu atau pemilihan yang benar-benar berintegritas atau bermartabat,” kata Sosiawan.
Sosiawan menekankan bahwa partisipasi masyarakat perlu dimaknai secara luas, bukan sebatas menggunakan hak pilih atau menjadi agen pengawasan. Masyarakat juga perlu didorong menjadi creative minority, yakni kelompok kreatif yang memiliki daya kritis, kesadaran politik, dan tanggung jawab sosial untuk menggerakkan lingkungan sekitarnya. Pendekatan ini dinilai penting agar pengawasan partisipatif tumbuh dari kesadaran masyarakat, termasuk dengan memanfaatkan nilai-nilai universal yang dapat menjembatani perbedaan budaya dan karakteristik wilayah.
Sosiawan juga menyoroti tantangan demokrasi, termasuk ketimpangan sosial ekonomi yang dapat menyuburkan praktik politik uang. Ia menyebut demokrasi yang sehat membutuhkan empat unsur yang sama-sama berkualitas, yakni regulasi yang baik, penyelenggara yang profesional dan akuntabel, peserta pemilu yang patuh terhadap aturan, serta pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Keempat unsur tersebut perlu diperkuat secara bersama-sama agar proses demokrasi berjalan secara adil dan berintegritas.
“Bagaimana kita mencerdaskan pemilih, bagaimana kita menumbuhkan kesadaran pemilih, bagaimana kita menciptakan mereka menjadi pemilih-pemilih yang bukan sekadar cerdas, tetapi juga menjadi creative minority,” tegas Sosiawan.
Melalui kegiatan Literasi Pojok Pengawasan ini, Bawaslu Kabupaten Banyumas diharapkan dapat terus memperkuat pendidikan pengawasan partisipatif melalui forum warga yang relevan dengan kearifan lokal, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat dalam mengawal demokrasi. (aks)
