Bawaslu Banyumas Ikuti Literasi Pojok Pengawasan Jateng, Bahas Siapa yang Menikmati Pemilu?
|
PURWOKERTO, BAWASLU BANYUMAS – Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Rofiuddin mengatakan prinsip dasar pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil perlu diatur lebih rinci dalam pelaksanaan teknis. Hal itu disampaikan Rofiuddin saat memberikan arahan dalam kegiatan Literasi Pojok Pengawasan Volume 4 yang diselenggarakan secara daring oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Senin (4/8).
“Misalnya, pemilu itu dikatakan umum, tetapi faktanya TNI dan Polri tidak diberi hak pilih. Ini menunjukkan bahwa prinsip umum itu ada pengecualiannya. Begitu pula prinsip rahasia, yang memungkinkan pemilih didampingi jika tidak mampu memilih sendiri,” jelas Rofiuddin.
Rofiuddin juga menekankan pentingnya pengaturan yang inklusif bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Menurut Rofiuddin, penyandang disabilitas harus diberikan kesempatan yang sama sebagai pemilih, peserta pemilu, bahkan penyelenggara pemilu.
“Pengaturan seperti ini harus semakin diperluas agar tidak hanya menyasar penyandang disabilitas, tetapi juga kelompok marginal lainnya yang selama ini kurang mendapat perhatian,” ucap Rofiuddin.
Salah satu bentuk afirmasi yang sudah ada adalah ketentuan mengenai keterwakilan perempuan sebesar 30 persen. Menurut Rofiuddin, hal ini merupakan langkah khusus untuk mengatasi ketimpangan yang selama ini dialami perempuan dalam dunia politik.
Rofiuddin juga mengajak peserta diskusi untuk merefleksikan siapa sebenarnya yang “menikmati” pemilu selama ini. Rofiuddin menyimpulkan bahwa pemilu "dinikmati” oleh orang-orang itu saja, terutama penyelenggara pemilu, masyarakat perkotaan, atau peserta pemilu.
“Tapi bagi orang-orang di pedesaan ini yang saya kira juga bisa jadi dia menikmatinya, itu pun misalnya ada pembagian politik uang,” ungkap Rofiuddin.
Sebelumnya, Pimpinan dan jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyumas mengikuti kegiatan Literasi Pojok Pengawasan Volume 4. Kegiatan ini mengangkat tema “Pengawasan Pemilu Inklusif; Strategi Advokasi dan Afirmasi Kelompok Rentan dan Masyarakat Marginal” sebagai upaya memperkuat prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. (aks)
