Bawaslu Banyumas dan Cabang Dinas Pendidikan Jateng Resmi Teken MoU
|
PURWOKERTO, BAWASLU BANYUMAS – Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Tengah resmi menjalin kerja sama untuk memperkuat pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif di lingkungan sekolah. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergitas Pendidikan Demokrasi dan Pengawasan Pemilu di Purwokerto, Jumat (6/11). Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan pendidikan kepemiluan, khususnya bagi pelajar sebagai calon pemilih pemula.
Nota Kesepahaman ditandatangani Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas, Imam Arif Setiadi, bersama Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Tengah, Maryanto. Kerja sama tersebut bertujuan mengembangkan dan memperkuat jaringan antarlembaga sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
Ruang lingkup kerja sama meliputi sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif serta pembinaan keorganisasian dan manajemen kepemudaan melalui kegiatan berbasis Pramuka, OSIS, dan organisasi sekolah lainnya. Selain itu, kerja sama mencakup pelaksanaan program Bawaslu Goes to School dan pembinaan Pramuka Penegak melalui Saka Adhyasta Pemilu.
Kedua pihak juga menyepakati pertukaran data dan informasi terkait pemutakhiran data pemilih, khususnya pemilih pemula dan data kependudukan relevan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengawasan partisipatif serta pemahaman mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) turut menjadi bagian dari ruang lingkup kesepakatan.
Melalui MoU ini, Bawaslu Kabupaten Banyumas berharap pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif dapat menjangkau lebih banyak pelajar secara berkelanjutan. Sinergi dengan satuan pendidikan di bawah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X diharapkan mampu membangun kesadaran politik, meningkatkan pemahaman kepemiluan, serta menumbuhkan generasi muda yang kritis dan peduli terhadap kualitas demokrasi. (aks)
