Ada Interupsi dari Gerindra, Pleno DPHP Tingkat Kecamatan Lumbir Sempat Diskors
|
LUMBIR, BAWASLU BANYUMAS-Tiga Pimpinan Panwaslu Kecamatan Lumbir, Sindu Prayitno S.Ag, Firda Maria Nurjanah, SH.MH, dan Roikhatul Jannah menghadiri undangan PPK Lumbir dalam rangka rapat pleno terbuka hasil DPHP (Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran) tingkat kecamatan. Panwaslu melakukan pengawasan langsung terhadap rapat pleno yang digelar di Aula Kecamatan Lumbir, Minggu, 2 April 2023. Turut hadir dalam acara tersebut Camat Lumbir, perwakilan dari pengurus partai politik, anggota PPS dari 10 desa, dan perwakilan dari Koramil serta Polsek Lumbir.
“Ada 5 surat yang tidak sampai ke pengurus partai. PPK kesulitan mencari alamat tersebut dan sampai saat rapat berlangsung ada 5 surat yang belum tersampaikan,” ujar Firda Kordiv HPPH Panwaslu Lumbir.
Rapat pleno dimulai pukul 16.00 WIB, kemudian dilanjutkan sejumlah seremoni dan masuk ke inti acara berupa pembacaan hasil rekapitulasi DPHP. Termasuk sesi masukan tanggapan peserta pleno. Terakhir penandatanganan Berita Acara (BA) Pleno, penyerahan BA, dan penutupan.
[caption id="attachment_896" align="aligncenter" width="400"]
Rapat Pleno Terbuka DPHP di Kecamatan Lumbir.[/caption]
Camat Lumbir, Susanti Tri Pamuji, S.STP,.M.Si menyampaikan harapannya agar Pemilu 2024 bisa berjalan dengan lancar dan damai. Apalagi ada 18 partai politik yang terdaftar namun untuk kepengurusan partai politik tidak semuanya ada di wilayah Kecamatan Lumbir. Diharapkan PPK dan Panwaslu bisa bersinergi agar pemilu bisa berjalan dengan lancar.
Duto Prasetio, S.Pd, Ketua PPK menyampaikan ucapan terimakasih kepada peserta dan PPS yang hadir dalam rapat pleno DPHP tingkat kecamatan.
Dalam sesi masukan dan tanggapan, sempat terdapat interupsi dari utusan Partai Gerindra, Prabowo. Terutama terkait legalitas perwakilan partai politik yang hadir. Sehingga acara rapat diskors untuk melakukan pengecekan surat tugas.
“Perwakilan dari parpol harus menunjukan surat tugas karena ini masalah legalitas, jangan sampai ada orang dari luar yang mengaku pengurus partai politik ikut dalam rapat pleno ini. Jadi dimohon untuk PPK meminta dan mengecek surat tugas dari parpol sebelum dimulai rapat pleno. Kalau yang tidak membawa dimohon untuk keluar dari aula rapat,“ ujar Prabowo.
Duto Prasetio, Ketua PPK menambahkan pihaknya sudah menerima salinan kepengurusan parpol di tingkat kecamatan, dan itu menjadi dasar. "Ada beberapa yang memang memberikan soft file kepada PPK terkait surat tugas. Untuk itu sekiranya bisa dilanjutkan , dan untuk perwakilan dari PKB atas nama Sunanto kiranya dapat difotokan dan dikirim ke kami perihal surat tugas yang tidak terbawa,” ujar Duto.
Acara dilanjutkan dengan pembacaan data rekap DPHP dan tidak ada saran perbaikan dan masukan dari peserta rapat. Pleno dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan BA yang kemudian diserahkan pada peserta rapat. Acara ditutup dan dilanjutkan dengan buka bersama. (Firda/Humas Panwaslu Lumbir)
Rapat Pleno Terbuka DPHP di Kecamatan Lumbir.[/caption]
Camat Lumbir, Susanti Tri Pamuji, S.STP,.M.Si menyampaikan harapannya agar Pemilu 2024 bisa berjalan dengan lancar dan damai. Apalagi ada 18 partai politik yang terdaftar namun untuk kepengurusan partai politik tidak semuanya ada di wilayah Kecamatan Lumbir. Diharapkan PPK dan Panwaslu bisa bersinergi agar pemilu bisa berjalan dengan lancar.
Duto Prasetio, S.Pd, Ketua PPK menyampaikan ucapan terimakasih kepada peserta dan PPS yang hadir dalam rapat pleno DPHP tingkat kecamatan.
Dalam sesi masukan dan tanggapan, sempat terdapat interupsi dari utusan Partai Gerindra, Prabowo. Terutama terkait legalitas perwakilan partai politik yang hadir. Sehingga acara rapat diskors untuk melakukan pengecekan surat tugas.
“Perwakilan dari parpol harus menunjukan surat tugas karena ini masalah legalitas, jangan sampai ada orang dari luar yang mengaku pengurus partai politik ikut dalam rapat pleno ini. Jadi dimohon untuk PPK meminta dan mengecek surat tugas dari parpol sebelum dimulai rapat pleno. Kalau yang tidak membawa dimohon untuk keluar dari aula rapat,“ ujar Prabowo.
Duto Prasetio, Ketua PPK menambahkan pihaknya sudah menerima salinan kepengurusan parpol di tingkat kecamatan, dan itu menjadi dasar. "Ada beberapa yang memang memberikan soft file kepada PPK terkait surat tugas. Untuk itu sekiranya bisa dilanjutkan , dan untuk perwakilan dari PKB atas nama Sunanto kiranya dapat difotokan dan dikirim ke kami perihal surat tugas yang tidak terbawa,” ujar Duto.
Acara dilanjutkan dengan pembacaan data rekap DPHP dan tidak ada saran perbaikan dan masukan dari peserta rapat. Pleno dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan BA yang kemudian diserahkan pada peserta rapat. Acara ditutup dan dilanjutkan dengan buka bersama. (Firda/Humas Panwaslu Lumbir)Tag
Berita
