Rakor Parmas Jateng, Bawaslu Banyumas Soroti Dukungan Anggaran dan Program Magang

PURWOKERTO, BAWASLU BANYUMAS – Anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas, Rani Zuhriyah, menyoroti keterbatasan dukungan anggaran serta tantangan pelaksanaan program magang dalam Rapat Koordinasi Harmonisasi Program Kerja Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) Tahun 2026 yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah secara daring, Rabu (21/1).

Rani menyampaikan bahwa pihaknya telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk terkait wacana pelaksanaan KKN tematik. Namun, dalam pembahasan lanjutan muncul pertanyaan dari mitra mengenai dukungan anggaran dan bentuk kegiatan yang dapat difasilitasi.

“Kami jelaskan sesuai arahan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, salah satunya melalui inovasi pembuatan aplikasi posko aduan. Di beberapa kabupaten, pelaksanaannya memang non anggaran,” jelas Rani.

Selain persoalan anggaran, Rani juga menjelaskan tantangan pelaksanaan program magang, khususnya bagi siswa SMA/SMK. Menurutnya, mahasiswa relatif lebih mudah diarahkan dan dilibatkan dalam kerja-kerja humas, pencegahan, dan parmas, sementara siswa SMA/SMK menghadapi keterbatasan sarana pendukung dan kesiapan dalam berinisiatif.

“Keterbatasan perangkat seperti laptop dan kemampuan membuat konten menjadi kendala tersendiri,” ungkap Rani.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Nur Kholiq, menegaskan bahwa pada masa non-tahapan belum tersedia anggaran non-operasional untuk membiayai program seperti KKN tematik.

“Di masa non-tahapan memang tidak ada anggaran non-operasional. Untuk membiayai KKN tematik tentu belum bisa,” tegas Kholiq.

Terkait magang, Kholiq menekankan pentingnya pemberian nilai tambah melalui pendidikan pengawas partisipatif.

“Baik siswa SMA/SMK maupun mahasiswa harus dibekali materi P2P agar ke depan bisa menjadi kader pengawas partisipatif, meskipun dalam keterbatasan fasilitasi dari negara,” ucap Kholiq. (aks)