Konsolnas, Ketua Bawaslu RI Perintahkan Jajaran Perkokoh Kolaborasi Demokrasi
|
JAKARTA, BAWASLU - Sebanyak 1.305 peserta yang terdiri dari ketua dan anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota menghadiri kegiatan Konsolidasi Nasional Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pengawasan Pemilu. Kegiatan digelar di Mercure Convention Centre, Ancol, Jakarta, Minggu-Rabu (7-10).
“Kolaborasi memperkokoh demokrasi substansi melalui pengawasan pemilu yang berintegritas dalam rangka mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia emas,” ujar Ketua Bawaslu RI, Dr Rahmat Bagja SH LLM dalam sambutan dan pembukaan acara.
Ia menambahkan, hal tersebut merupakan visi dan misi Bawaslu yang harus dipahami seluruh jajaran Bawaslu. Mulai dari Bawaslu RI hingga Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
Di hadapan ribuan peserta yang hadir, Bagja juga berpesan, ada dua agenda utama seluruh Bawaslu di semua tingkatan dalam program Pengawasan Partisipatif. Yaitu pengawasan partisipatif akan terus menjadi ruang pendidikan politik, dan pembenahan secara kelembagaan.
“Misi kita adalah meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui pencegahan, penyelesaian sengketa. Tentu saja penyelesaian sengketa proses yang profesional akuntabel dan berkeadilan. Bawaslu harus selalu membela mereka-mereka yang lemah dalam demokrasi,” kata Bagja.
Berikutnya adalah memperkuat kemitraan pengawasan pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan pemilu yang partisipatif, jujur dan adil. ”Terakhir Bawaslu berkomitmen membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas pengawasan pemilu dan pelayanan publik,” ujar Bagja.
Dalam Konsolnas ini, seluruh Anggota Bawaslu RI juga memberikan sambutan dan arahan sesuai bidang masing-masing.
Koordinator Hukum dan Penyelesaian Sengketa sekaligus Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono memberi pesan bahwa seluruh jajaran Bawaslu adalah Pekerja Demokrasi. Sehingga kerja-kerja seluruh anggota Bawaslu tidak hanya berpusat pada tahapan pemilu maupun pemilihan semata.
”Anggota Bawaslu itu pekerja demokrasi yang terus-menerus harus wajib menyampaikan pemilu bukan satu tujuan akhir. Tujuan akhir sebuah demokrasi dengan mengutip pesan Presiden RI Pertama Ir Soekarno, adalah terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera tanpa terkecuali,” ujar pria yang populer disapa Cak Totok ini.
Sementara itu, menurut Dr Puadi SPd MPd, Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi sekaligus Anggota Bawaslu RI, berpesan, bahwa penanganan pelanggaran di pemilu harus mulai memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.
”Penanganan pelanggaran di Pemilu nantinya harus adaptif. Maka dengan melalui Electoral Supervisory Leadership Award (ESLA) 2025 di rangkaian Konsolnas ini, tidak hanya memberi apresiasi, tetapi membangun standar baru kepemimpinan yang menjawab tantangan pemilu ke depan,” kata Puadi.
Sedangkan Lolly Suhenty SSos I MH, Koordinator Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu RI menyampaikan, ke depan seluruh Anggota Bawaslu di seluruh Indonesia harus tetap memegang tiga prinsip. Yakni integritas, profesionalitas dan perinsip selalu bersama masyarakat dalam kerja-kerja hariannya.
Koordinator Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Pendidikan Latihan Bawaslu RI, Dr Herwyn J Malonda MPd MH mengatakan, Bawaslu RI akan membuat desain arsitektur baru dalam seluruh kerja-kerja pengawasan dan organisasi. Termasuk rencana akan membuat pelatihan pengawas yang bersertifikasi.
”Kita sudah menyertifikasi sebagai mediator dan adjudikator untuk seluruh anggota Bawaslu dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Nantinya kita berencana untuk sertifikat pengawas, sehingga seluruh kerja-kerja Bawaslu akan terakreditasi dan kredibel,” kata Herwyn.
Sebelumnya, dalam laporan pembukaan acara, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Drs Yuda Setiawan MM, menyampaikan Konsolnas digelar untuk memastikan seluruh anggota Bawaslu siap menghadapi dinamika Pemilu mendatang.
Sementara Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Dr (C) Drs Ferdinand Eskol Tiar Sirait MH ME MSi menyampaikan, kegiatan Konsolnas dengan tema Tata Kelola Kelembagaan Pengawas Pemilu ini sekaligus untuk melaporkan kepada pimpinan Bawaslu RI, bahwa dari 261 Bawaslu Kabupaten dan Kota masih terdapat 587 jabatan yang kosong dan belum terisi. (yon daryono)
