Bawaslu Jateng Soroti Tantangan dan Strategi Pengawasan Pemilu di Wilayah Kepulauan

PURWOKERTO, BAWASLU BANYUMAS – Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Nur Kholiq, menyoroti urgensi pembahasan pengawasan pemilu di wilayah kepulauan meskipun secara geografis Jawa Tengah didominasi wilayah daratan. Hal itu disampaikannya saat Bawaslu Kabupaten Banyumas mengikuti kegiatan Literasi Pojok Pengawasan Volume 9 bertema Kerawanan dan Strategi Pengawasan di Daerah Kepulauan secara daring, Senin (2/2).

Kholiq menjelaskan bahwa hanya terdapat dua kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki wilayah kepulauan, yakni Kabupaten Cilacap dengan Pulau Nusakambangan dan Kabupaten Jepara dengan Kecamatan Karimunjawa yang terdiri dari sejumlah pulau kecil. Meski jumlahnya terbatas, menurutnya tantangan pengawasan di wilayah kepulauan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi.

“Pengawasan distribusi logistik di wilayah kepulauan cukup dramatis, terutama ketika kondisi laut tidak bersahabat, sementara tahapan pemilu berpacu dengan waktu,” ungkap Kholiq.

Kholiq menambahkan, tantangan pengawasan tidak hanya muncul pada distribusi logistik, tetapi juga sejak awal tahapan pemilu, seperti verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik, pemutakhiran data pemilih melalui coklit, hingga pengawasan tahapan kampanye. Kholiq menilai potensi kerawanan, termasuk politik uang, di wilayah kepulauan dapat lebih besar karena keterbatasan akses dan minimnya pengawasan dibandingkan wilayah daratan.

Kholiq juga menekankan pentingnya penguatan strategi pengawasan melalui pengawasan partisipatif serta koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan KPU, pemerintah daerah, dan aparat keamanan setempat. Ia berharap forum literasi ini mampu menggali pengalaman empiris para pengawas di wilayah kepulauan untuk merumuskan rekomendasi strategis yang lebih tepat.

“Kita perlu mendengar langsung rekomendasi dari pelaku pengawasan di kepulauan, apakah dukungan anggaran, transportasi, atau skema pengawasan lain yang perlu diperkuat,” ucap Kholiq. (aks)