Jelang Kampanye, Sinergi P2H dan PP Datin untuk Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran yang Kuat
|
PURWOKERTO, BAWASLU BANYUMAS-Bawaslu Banyumas hadiri Rakornas Pencegahan dan Persiapan Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Hotel Harper Kupang, NTT, 14-16 Oktober 2023.
Acara yang dihadiri 636 Peserta Rakornas dari Seluruh Indonesia bertujuan untuk inventarisir masalah, penyamaan persepsi, masukan dari lembaga kaitan pencegahan kampanye, dan upaya pencegahan."Provinsi NTT merupakan provinsi yang sangat toleran. Memiliki 30 bahasa namun bisa hidup bersama dalam satu tempat" ujar Ketua Bawaslu NTT, Nanato Da Purificanto dalam sambutannya.
Arahan disampaikan oleh Lolly Suhenti, Anggota Bawaslu RI agar Divisi pencegahan parmas dan humas (P2H) dan Divisi PP Datin dua divisi ini harus bersinergi memastikan pencegahan dan memastikan juga penanganan pelanggarannya kuat.
"IKP isu politik uang provinsi NTT termasuk kondisi rawan sedang, rawan tinggi dalam dimensi kontestasi yaitu dengan marakanya kampanye di luar jadwal di kabupaten malaka dan alor. Sedangkan IKP isu netralitas ASN provinsi NTT masuk urutan 5 terbawah", kata Lolly Suhenti. "Dua prinsip kerja Bawaslu yaitu Paham regulasi, kerja berdasarkan regulasi dan keberanian dalam menjalankan regulasi", tambah Lolly
[caption id="attachment_3197" align="aligncenter" width="1600"]
Anggota Bawaslu Banyumas, Rani Zuhriyah, S.Pd.I., hadiri Rakornas Pencegahan dan Persiapan Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Hotel Harper Kupang, NTT, 14-16 Oktober 2023.[/caption]
Nur Syarifah dari Kemendikbud menjelaskan tentang kebijakan kampanye ditempat pendidikan. Area kampanye hanya di perguruan tinggi yaitu Gedung serbaguna, Halaman, dan Lapangan, yang tidak digunakan untuk belajar mengajar atau ibadah. Waktu pelaksanaan kampanye diluar hari pembelajaran dan harus ijin kepada pimpinan perguruan tinggi. Peserta kampanye adalah mahasiswa di perguruan tinggi yang bersangkutan dan tidak melibatkan pihak yang dilarang. Metode kampanye berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan debat calon.
Rizal Nova, Koordinator Analist Empirit menyampaikan pilihan pertama media sosial yaitu Whatsapp, Instagram, Facebook, dan Tiktok. Pengguna internet mayoritas adalah pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. "Potensi sebaran informasi di media sosial sangat cepat dan ketika di forward terus menerus akan menjadi ramai", ujar Rizal.
Dr Ida Budiarti dari FH Universitas Bhayangkara menjelaskan tolak ukur pemilu yg berintergritas jika ditopang dengan desain penegakan hukum pemilu yang meliputi Jenis sengketa, Lembaga yg diberi wewenang menyelesaikan sengketa, Bagaimana proses penyelesaian sengketa, Berapa lama waktu untuk menyelesaikan sengketa.
Siti Badriyah menyampaikan 3 jenis pencegahan yaitu Pre-emptif, Preventif, dan Represif. "Janganlah program bawaslu sebagau program yang "tukcing" dibentuk cicing", ujar Siti Badriyah.
Asep Mufti, TA divisi PP dan Datin menyampaikan rencana rancangan alat kerja pengawasan kampanye pemilu yang berbentuk aplikasi, isinya adalah pertanyaan- pertanyaan dalam form A.
Beberapa evaluasi kampanye pemilu 2024 yaitu adanya ketidak netralan ASN, adanya indikasi money politik, penempelan baliho di tempat ibadah dan fasilitas pemerintah, adanya kampanye ditempat ibadah dan pemerintah, adanya intimidasi dari masa pendukung partai politik kepada pendukung lainnya, dan gangguan keamanan di wilayah rawan.
Dr La Bayone Deputi Teknis Bawaslu RI menegaskan untuk RKTL dipastikan berjalan sesuai harapan dan akan mencukupi segala kebutuhan dengan anggaran terkait kegiatan pengawasan. "Pleno mingguan untuk didampingi oleh Kabag agar mengetahui pencapaian kinerja dan kebutuhan", ujar La Bayone. Dia mengimbau untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi di wilayah Provinsi dan Kabupaten dan membentuk gugus tugas pengawasan. "Kebijakan Pilkada akan mengarah pada bulan September 2024. Kementrian dalam negeri telah mengeluarkan surat untuk NPHD pencaiaran di bulan Oktober 40% dan 60% diselesiakan bulan Desember 2023", tambah La Bayone. (Humas/Bawaslu Banyumas)
Anggota Bawaslu Banyumas, Rani Zuhriyah, S.Pd.I., hadiri Rakornas Pencegahan dan Persiapan Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Hotel Harper Kupang, NTT, 14-16 Oktober 2023.[/caption]
Nur Syarifah dari Kemendikbud menjelaskan tentang kebijakan kampanye ditempat pendidikan. Area kampanye hanya di perguruan tinggi yaitu Gedung serbaguna, Halaman, dan Lapangan, yang tidak digunakan untuk belajar mengajar atau ibadah. Waktu pelaksanaan kampanye diluar hari pembelajaran dan harus ijin kepada pimpinan perguruan tinggi. Peserta kampanye adalah mahasiswa di perguruan tinggi yang bersangkutan dan tidak melibatkan pihak yang dilarang. Metode kampanye berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan debat calon.
Rizal Nova, Koordinator Analist Empirit menyampaikan pilihan pertama media sosial yaitu Whatsapp, Instagram, Facebook, dan Tiktok. Pengguna internet mayoritas adalah pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. "Potensi sebaran informasi di media sosial sangat cepat dan ketika di forward terus menerus akan menjadi ramai", ujar Rizal.
Dr Ida Budiarti dari FH Universitas Bhayangkara menjelaskan tolak ukur pemilu yg berintergritas jika ditopang dengan desain penegakan hukum pemilu yang meliputi Jenis sengketa, Lembaga yg diberi wewenang menyelesaikan sengketa, Bagaimana proses penyelesaian sengketa, Berapa lama waktu untuk menyelesaikan sengketa.
Siti Badriyah menyampaikan 3 jenis pencegahan yaitu Pre-emptif, Preventif, dan Represif. "Janganlah program bawaslu sebagau program yang "tukcing" dibentuk cicing", ujar Siti Badriyah.
Asep Mufti, TA divisi PP dan Datin menyampaikan rencana rancangan alat kerja pengawasan kampanye pemilu yang berbentuk aplikasi, isinya adalah pertanyaan- pertanyaan dalam form A.
Beberapa evaluasi kampanye pemilu 2024 yaitu adanya ketidak netralan ASN, adanya indikasi money politik, penempelan baliho di tempat ibadah dan fasilitas pemerintah, adanya kampanye ditempat ibadah dan pemerintah, adanya intimidasi dari masa pendukung partai politik kepada pendukung lainnya, dan gangguan keamanan di wilayah rawan.
Dr La Bayone Deputi Teknis Bawaslu RI menegaskan untuk RKTL dipastikan berjalan sesuai harapan dan akan mencukupi segala kebutuhan dengan anggaran terkait kegiatan pengawasan. "Pleno mingguan untuk didampingi oleh Kabag agar mengetahui pencapaian kinerja dan kebutuhan", ujar La Bayone. Dia mengimbau untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi di wilayah Provinsi dan Kabupaten dan membentuk gugus tugas pengawasan. "Kebijakan Pilkada akan mengarah pada bulan September 2024. Kementrian dalam negeri telah mengeluarkan surat untuk NPHD pencaiaran di bulan Oktober 40% dan 60% diselesiakan bulan Desember 2023", tambah La Bayone. (Humas/Bawaslu Banyumas)
Tag
Berita
