Diskusi Hukum Bawaslu Banyumas Bedah Putusan MK soal Syarat Pencalonan

PURWOKERTO, BAWASLU BANYUMAS – Bawaslu Kabupaten Banyumas menggelar Diskusi Hukum bertema Dinamika Penegakan Hukum Pemilu dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Purwokerto, Kamis (12/11). Kegiatan ini menjadi ruang pendalaman terhadap dinamika penegakan hukum pemilu, khususnya implikasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap persyaratan pencalonan dan pembuktian administrasi dalam penyelenggaraan pemilu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas, Imam Arif Setiadi, mengatakan salah satu hal menarik dalam putusan tersebut adalah pertimbangan mengenai persyaratan pendidikan minimal sekolah menengah atas (SMA). Menurutnya, jenjang SMA dinilai memiliki standar pendidikan yang lebih mudah diverifikasi dan disetarakan dibandingkan jenjang perguruan tinggi yang memiliki beragam program studi dan kompetensi.

“Dalam pendidikan, yang bisa diverifikasi secara umum dan punya kemampuan yang sama itu SMA. Kalau S1 begitu banyak cabangnya, sehingga tidak bisa disamakan kemampuan dan pengetahuannya,” jelas Imam.

Imam juga menyoroti pembedaan antara pengakuan kesetaraan pendidikan dan bukti kelulusan. Ia menjelaskan, putusan MK membuka peluang bagi lembaga lain yang berwenang untuk memproses persoalan tersebut karena tidak ditemukan bukti kelulusan yang dipersyaratkan. Dokumen kesetaraan yang diterbitkan tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai bukti kelulusan secara administratif.

Menurut Imam, aspek administratif menjadi hal penting dalam pemenuhan persyaratan pencalonan di Indonesia. Berbeda dengan sejumlah negara yang lebih menitikberatkan pada kemampuan seseorang, persyaratan di Indonesia mengharuskan adanya dokumen resmi sebagai bukti bahwa seseorang telah dinyatakan lulus dari jenjang pendidikan yang dipersyaratkan. Karena itu, kesetaraan pendidikan dan bukti kelulusan merupakan dua hal yang perlu dipahami secara berbeda.

“Beda dengan luar negeri yang penting kemampuan, kalau Indonesia yang penting ijazah,” kata Imam.

Bagi Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu, dinamika putusan tersebut menjadi bahan penting untuk memperkuat pemahaman terhadap aspek hukum, terutama dalam mengawasi pemenuhan persyaratan pencalonan dan memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui diskusi ini, Bawaslu Kabupaten Banyumas berharap jajaran pengawas dapat meningkatkan kapasitas dan ketajaman analisis hukum dalam menghadapi berbagai persoalan kepemiluan. (aks)