Bawaslu RI Tingkatkan Inovasi JDIH

JAKARTA, BAWASLU RI- Gelar Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Tahun 2023 Dalam Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024. Sebagai peserta Rapat kerja yaitu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/kota se-Indonesia, bertempat di Hotel Pullman Central Park Jakarta, mulai Selasa, 31 Oktober s.d Jumat, 3 November 2023. Pada Rapat Teknis gelombang 2 yang digelar Kamis, 02 November 2023, Dwi Rahayu Eka Setyowati, S.H, M.H., Kordinator Bantuan Hukum/Koordinator JDIH Kemenkumham menyampaikan tentang Perkembangan JDIHN Terkini, JDIHN Award, Peran Strategis, Fokus dan Target, Promosi JDIH melalui Media Sosial, dan Ragam Inovasi JDIH. JDIHN adalah Wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. "Dokumen dan informasi hukum harus lengkap, akurat, mudah dan cepat", kata Dwi Rahayu dalam paparannya. Dia juga menyampaikan arahan dari Presiden RI pada Pelantikan Pamong Praja Muda di kampus IPDN th 2017 tentang JDIHN yaitu "Berikan layanan yang sama baiknya dan sama cepatnya kepada semua rakyat. Jangan pernah melakukan diskriminasi pelayanan berdasarkan warna kulit, daerah asal, agama dan lainnya". Dalam Rapat itu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/kota diberikan arahan untuk mengupload produk hukumnya di Backend Website JDIH Bawaslu dengan disertai Abstrak. Pada kesempatan itu juga peserta diberi pelatihan untuk membuat abstrak berdasarkan produk hukum yang dikeluarkan masing-masing Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Langkah ini untuk mempersiapakan diri dalam mengikuti penilaian JDIH Bawaslu Terbaik (JDIH Bawaslu Awards) pada Desember 2023 mendatang. Perlu diketahui bahwa Bawaslu RI meraih penghargaan JDIH Terbaik ke-2 pada tahun 2023 kategori lembaga nonstruktural. Sebagai informasi, kategori hasil penilaian kinerja pengelolaan JDIH yaitu: 1. Eka Acalapati (Nilai 76-100) 2. Dwi Tunggal (Nilai 51-75) 3. Tri Buntara (Nilai 26-50) 4. Catur Dandani (Nilai 0-25) Beberapa peran strategis JDIH yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik, satu data indonesia, indeks reformasi hukum, dan Desa/Kelurahan sadar hukum. JDIH Bawaslu juga sudah tersedia di platform Android. Sebagai catatan, Informasi yang diunggah dan dikelola dalam JDIH Bawaslu adalah informsi yang bersifat terbuka, bukan informasi yang dikecualikan.(Humas/Bawaslu Banyumas)