Awasi Pilkada 2024, Panwaslu Purwokerto Utara Bekali PKD Strategi ‘Pepet DPS!’

PURWOKERTO, BAWASLU BANYUMAS - Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) di Kecamatan Purwokerto Utara dibekali strategi inovatif yang disebut 'Pepet DPS!' dalam rangka mengawasi tahapan Pilkada 2024. Strategi ini diperkenalkan oleh Koordinator Divisi HPPH Panwaslu Kecamatan Purwokerto Utara, Rujito.

Rujito menjelaskan bahwa 'Pepet DPS!' merupakan upaya untuk memastikan masyarakat lebih mudah mengakses informasi tentang posko pengaduan Pilkada. 

"Masing-masing PKD dibekali satu spanduk dan flyer sosialisasi 'Posko Aduan Pilkada', dimana material ini dipasang berdampingan dengan tempat Daftar Pemilih Sementara (DPS) ditempel. Itulah kenapa kami sebut 'Pepet DPS!'," ujar Rujito di Purwokerto, Senin (26/8).

Menurut data, di Kecamatan Purwokerto Utara terdapat 71 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di berbagai kelurahan. Sedangkan jumlah PKD yang bertugas mengawasi proses ini sebanyak tujuh orang. Mereka telah menjalankan instruksi Panwaslu Kecamatan untuk memasang sosialisasi posko aduan di dekat DPS.

"Semua PKD sudah menempelkan sosialisasi posko aduan dan ajakan untuk menjadi pengawas partisipatif. Kami berharap ikhtiar massif ini dapat semakin meminimalisir potensi pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024," tambah Rujito, menggambarkan harapannya atas implementasi strategi ini.

Tujuh PKD tersebut berasal dari Kelurahan Karangwangkal, Sumampir, Grendeng, Pabuwaran, Bobosan, Purwanegara, dan Bancarkembar. Mereka bekerja keras memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang memadai tentang posko aduan Pilkada.

Ketua Panwaslu Kecamatan Purwokerto Utara, Farhun AR menyatakan bahwa strategi 'Pepet DPS!' merupakan langkah konkret dalam mengawasi proses Pilkada.

"Kami mengapresiasi upaya PKD dalam mendekatkan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian, kami bisa lebih optimal dalam mengawasi tahapan Pilkada," kata Farhun.

Dengan adanya strategi 'Pepet DPS!', Panwaslu Kecamatan Purwokerto Utara berharap pelaksanaan Pilkada 2024 akan berlangsung lebih transparan dan bebas dari pelanggaran. (djito el fateh/Humas Panwaslu Purwokerto Utara)