Telah Terbit, Buku Analisis Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu 2024 di Banyumas

PURWOKERTO, BAWASLU KABUPATEN BANYUMAS - Bawaslu RI kembali menerbitkan buku untuk menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk menciptakan pemilu yang lebih efektif dan berintegritas di masa depan. Buku yang diterbitkan berjudul Analisis Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Banyumas.

Buku ini menganalisis kendala teknis yang dihadapi selama proses pemilu, mulai dari pelaksanaan hingga pengawasan, serta kompleksitas dalam menindak pelanggaran pemilu. Fenomena menarik seperti minimnya tindak lanjut kasus pelanggaran meskipun ada indikasi praktik politik uang menjadi sorotan, mencerminkan adanya celah dalam regulasi dan implementasi hukum di lapangan.

Berdasarkan penelitian hukum empiris, buku ini merinci 24 kasus dugaan pelanggaran Pemilu di Banyumas, termasuk pelanggaran pidana, administratif, kode etik, dan pelanggaran lainnya. Namun, sebagian besar kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan karena kendala teknis, ketidakterregistrasian, atau kurangnya dukungan dari otoritas terkait.

Situasi ini menyoroti perlunya reformasi dalam sistem penegakan hukum Pemilu dan peningkatan koordinasi antar lembaga, khususnya dalam sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu).

Melalui rekomendasi praktis, buku ini menawarkan langkah konkret untuk memperbaiki penyelenggaraan dan penegakan hukum Pemilu. Rekomendasi tersebut mencakup revisi regulasi, penguatan kapasitas internal penyelenggara dan penegak hukum, penggunaan teknologi, serta peningkatan edukasi publik.

Sahabat Bawaslu dapat mengunduh buku ini melalui laman Perpustakaan Digital Bawaslu e-lib.bawaslu.go.id. (aks)