Perkuat Pengawasan Demokrasi, Bawaslu Banyumas Gandeng FH Unsoed Purwokerto
|
PURWOKERTO, BAWASLU BANYUMAS – Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas, Imam Arif Setiadi, menegaskan bahwa keterlibatan berbagai pihak, termasuk dunia akademik, menjadi kunci dalam mewujudkan demokrasi yang bermartabat. Hal tersebut disampaikan usai penandatanganan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama antara Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman di ruang rapat Bawaslu Kabupaten Banyumas, Rabu (1/4).
Menurut Imam, kolaborasi lintas sektor merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilu. Ia menekankan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi.
“Memang tugas kami untuk membangun kerja sama dengan berbagai macam instansi, karena kami mengakui butuh banyak keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif jika bicara tentang demokrasi dan mewujudkan pemilu berintegritas,” ungkap Imam.
Imam juga menyoroti tantangan serius yang masih dihadapi dalam praktik demokrasi, khususnya terkait politik uang dan penyebaran informasi tidak benar (hoaks). Tingkat permisivitas masyarakat terhadap politik uang dinilai masih cukup tinggi, sehingga diperlukan edukasi politik yang berkelanjutan.
“Kita sampaikan ini ancaman, ketika terjadi money politik maka yang dipikirkan oleh para politisi yang terpilih itu bicara cashback dan tidak lagi bicara tentang mensejahterakan rakyat,” tegas Imam.
Dalam kesempatan tersebut, Imam turut memperkenalkan sejumlah program yang telah berjalan pada masa non-tahapan pemilu. Program tersebut melibatkan sivitas akademik, di antaranya Teras Bawaslu, Kampus Pemilu, serta Magang Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P), yang bertujuan meningkatkan literasi demokrasi dan partisipasi masyarakat.
“Kami juga terbuka jika fasilitas Bawaslu Kabupaten Banyumas dipakai untuk kegiatan ekstra kampus. Kami ingin memelihara bara demokrasi, bersama-sama kita berharap Indonesia lebih baik,” ucap Imam. (ghs/aks)
