Pengawas TPS Lumbir Cermati Regulasi Teknis Pungut Hitung Pilkada 2024

LUMBIR, BAWASLU BANYUMAS - Pembekalan dan Rakernis serta penyamaan satu komando bagi Pengawas TPS merupakan momen penting bagi kemajuan cara pandang dan penerapan yang mempunyai konsekuensi dimana pertanggungjawaban seorang Pengawas TPS memang sudah tidak di pungkiri lagi karena sudah matang dan siap turun tempur pada pesta demokrasi di Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Rapat kerja teknis bertema teknis pendistribusian logistik dan tungsura ini dilaksanakan di RM Djoglo Djawi, Senin (11/11). Sarapan pagi yang dibina oleh PPK Lumbir, Duto Prasetyo kepada Pengawas TPS Lumbir dengan sajian teknis pendistribusian logistik, cek lokasi TPS, dan pungut hitung serta kelengkapan administrasi lainnya. 

Ketua Panwaslu Kecamatan Lumbir, Sindu Prayitno juga mengingatkan dan menegaskan kepada seluruh Pengawas TPS agar apa yang disampaikan oleh PPK tentang tahapan dan regulasinya itu masuk dalam catatan penting bagaimana pada saat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban.

“KPU sebagai pelaksana teknis dan kita jajaran Bawaslu sebagai pelaksana dalam pengawasan dan mengawal pergerakan tahapan," tutur Sindu.

Di samping itu juga Kordiv HPPH, Firda Maria memberikan pemahaman bahwa yang perlu di perhatikan dan di ingat yakni DPTb dan DPK. DPTb itu peserta pemilih pindahan, dan DPK yaitu tambahan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam Pilkada memastikan terdapat keterwakilan yang adil dan beragam, serta semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat membuat peluang kecurangan dapat ditekan sehingga terwujud Pilkada yang berintegritas.

Percepatan menuju puncak pengawasan ada waktu-waktu untuk mengatur strategi dalam bertindak. Pertama, pengawasan Masa Tenang yaitu pembersihan seluruh APK yang masih terpasang, cek lokasi TPS dan logistik, dan patroli di sekitar wilayah TPS. Kedua, persiapan pengawasan Pungut Hitung. Pahami jalurnya, monitor, on target. 

“Ketiga, pastikan sudah menerima data C-Salinan, BA, dan C kejadian khusus,” ujar Kordiv PPPS, Dariswan. (Humas Panwaslu Lumbir)