Imam Bekali Mahasiswa Program Magang P2P Strategi Perkuat Jaringan Pengawasan
|
PURWOKERTO, BAWASLU BANYUMAS – Penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas menjadi bekal penting bagi mahasiswa dalam memperluas pengawasan pemilu berbasis masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas, Imam Arif Setiadi, saat memberikan materi Teknis Penguatan Jaringan dan Pemberdayaan Komunitas kepada peserta Program Magang Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Gelombang IV Tahun 2026 di Purwokerto, Senin (28/9).
Imam menjelaskan, penguatan jaringan dapat dilakukan dengan membangun hubungan bersama berbagai unsur masyarakat yang memiliki pengaruh dan kedekatan dengan komunitasnya. Peserta juga didorong mengidentifikasi tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemuda lokal sebagai mitra dalam memperluas literasi demokrasi serta pengawasan partisipatif.
“Penguatan jaringan tidak hanya membangun komunikasi, tetapi bagaimana kita mengidentifikasi tokoh, membangun forum, dan mengintegrasikan agenda pengawasan dengan kegiatan komunitas yang sudah berjalan,” jelas Imam.
Dalam pembekalan tersebut, peserta dikenalkan dengan strategi membangun forum komunikasi rutin berbasis warga sebagai ruang literasi demokrasi dan pertukaran informasi. Kolaborasi juga dapat dilakukan dengan memasukkan agenda pengawasan pemilu ke dalam kegiatan sosial maupun keagamaan yang telah berjalan di masyarakat. Pada aspek pemberdayaan komunitas, pendekatan pengawasan diarahkan untuk mendorong masyarakat dari posisi pasif menjadi lebih aktif melalui edukasi yang berkelanjutan.
“Kader pengawas partisipatif harus mampu menjadi fasilitator sekaligus aktor penggerak utama di tingkat lokal,” kata Imam.
Program Magang P2P Gelombang IV Tahun 2026 diikuti mahasiswa dari Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Amikom Purwokerto, dan Universitas BSI Kampus Purwokerto. Melalui pembekalan tersebut, Bawaslu Kabupaten Banyumas berharap peserta mampu memahami sekaligus menerapkan strategi penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas di lingkungan masing-masing untuk mendukung pengawasan pemilu secara partisipatif. (aks)
