Ikuti Literasi Pojok Pengawasan, Bawaslu Banyumas Diingatkan Pentingnya Meningkatkan Keterwakilan Perempuan

PURWOKERTO, BAWASLU BANYUMAS – Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Diana Ariyanti menyampaikan isu perempuan kerap terkendala hambatan kultural dan patriarki. Hal itu disampaikan Diana saat menjadi pembicara utama kegiatan Literasi Pojok Pengawasan volume 7 bertema “Isu-Isu Strategis Perempuan dalam Pengawasan Pemilu/Pemilihan” yang diikuti Bawaslu Kabupaten Banyumas secara daring, Senin (29/9).

“Hambatan ini seringkali muncul, misalnya perempuan harus meminta izin untuk beraktivitas di ruang publik,” ungkap Diana.

Menurut Diana, ketentuan afirmasi 30 persen merupakan titik kritis untuk memastikan kebijakan publik dapat berpihak pada semua pihak, termasuk perempuan. Ia menambahkan, kuota ini juga diatur dalam regulasi internasional yang merekomendasikan pemerintah di berbagai negara memberi ruang khusus bagi perempuan dalam jabatan publik, baik yang dipilih langsung maupun melalui penunjukan.

“Undang-Undang Pemilu dan peraturan pencalonan kita sudah mengadopsi prinsip afirmasi ini. Bahkan di Bawaslu, afirmasi juga diterapkan dalam proses rekrutmen, termasuk badan ad hoc. Namun, realitasnya, perempuan penyelenggara pemilu menghadapi tantangan besar dalam melaksanakan tugasnya,” kata Diana.

Diana mencontohkan situasinya di Jawa Tengah, di mana dirinya menjadi satu-satunya perempuan dari tujuh anggota Bawaslu provinsi. Diana menekankan pentingnya dukungan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, khususnya dalam rekrutmen penyelenggara di tingkat TPS.

“Upaya afirmasi 30 persen ini membutuhkan usaha ekstra. Faktanya, perempuan di tingkat ad hoc sangat berperan penting dalam berbagai tahapan pemilu. Ini membuktikan bahwa kehadiran mereka bukan sekadar memenuhi kuota, tetapi menjadi pilar nyata dalam demokrasi,” ucap Diana. (dah/aks)