Evaluasi Triwulan III, Amin Apresiasi Kinerja Pengawasan Data Pemilih

PURWOKERTO, BAWASLU BANYUMAS – Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin, mengapresiasi pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) hingga Triwulan III yang dinilai berjalan baik di tengah berbagai keterbatasan. Ia meminta jajaran Bawaslu kabupaten/kota tetap memperkuat evaluasi, pengawasan, serta koordinasi dengan KPU, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan lembaga terkait untuk menjaga kualitas data pemilih.

Hal tersebut disampaikan Amin saat Bawaslu Kabupaten Banyumas mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi PDPB Triwulan III dan Program Kegiatan Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah secara daring, Rabu (7/10). Menurutnya, sejumlah persoalan seperti data pemilih yang meninggal dan berpindah domisili masih menjadi catatan yang perlu ditangani secara teknis di tingkat kabupaten/kota.

“Secara keseluruhan, proses PDPB ini sudah di triwulan ketiga dan nyaris belum ada kendala yang berarti. Catatan terkait mutasi, meninggal, dan lainnya secara teknis bisa diselesaikan kawan-kawan di tingkat kabupaten/kota,” kata Amin.

Amin menilai pelaksanaan PDPB yang berjalan saat ini dapat menjadi modal penting untuk memperbaiki tata kelola pemutakhiran data pemilih ke depan. Ia berharap perubahan regulasi nantinya dapat membuat proses pemutakhiran lebih efektif dan tidak kembali pada pola pengelolaan data yang berulang. Di sisi lain, ia mengapresiasi berbagai program pencegahan dan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang terus berjalan di tingkat kabupaten/kota.

Dalam evaluasi penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), Amin juga mengingatkan agar indikator yang digunakan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Menurutnya, indikator yang tidak relevan atau berpotensi membebani petugas perlu dikaji agar proses pengumpulan data tetap efektif. Kondisi psikologis masyarakat juga perlu diperhatikan, terutama ketika petugas meminta informasi kependudukan yang sering kali menimbulkan kekhawatiran mengenai penyalahgunaan data pribadi.

“Problem psikologis masyarakat ini menjadi tugas kita bersama untuk saling memberikan edukasi dan pendidikan politik yang baik. Jangan sampai proses pengawasan justru menimbulkan kekhawatiran karena masyarakat takut datanya disalahgunakan,” ucap Amin. 

Bawaslu Kabupaten Banyumas mengikuti kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat evaluasi PDPB, meningkatkan kualitas pengawasan dan pencegahan, serta memastikan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih tetap berjalan efektif sesuai kondisi di lapangan. (aks)