Bawaslu Jateng Tegaskan Pentingnya Posko Aduan untuk Tangani Pencatutan Anggota Parpol

PURWOKERTO, BAWASLU BANYUMAS – Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Rofiuddin, menegaskan pentingnya keberadaan posko aduan sebagai pusat layanan bagi masyarakat yang merasa dicatut sebagai anggota partai politik. Hal itu ia sampaikan saat Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan dalam rangka Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik dan Sosialisasi Bawaslu Membelajarkan yang digelar di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Senin (1/12).

Rofiuddin menyebut bahwa kasus pencatutan masih sering terjadi sehingga posko harus berfungsi aktif di kabupaten/kota.

“Jika ada warga yang tiba-tiba tercatat sebagai anggota parpol tanpa persetujuan, posko aduan menjadi pintu pertama untuk melaporkan dan menindaklanjuti,” ucap Rofiuddin.

Rofiuddin juga menyampaikan perkembangan penyusunan buku yang digagas Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Dari total 299 tulisan yang diterima, hanya sekitar 50 judul yang akan dibukukan, sementara karya lainnya akan dipublikasikan melalui website resmi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Rofiuddin menambahkan bahwa program Penguatan Kelembagaan Jilid 2 harus segera dituntaskan bagi wilayah yang belum melaksanakannya.

“Ini bagian dari peningkatan kapasitas institusi, jadi harus segera diselesaikan oleh seluruh jajaran,” tegas Rofiuddin.

Rofiuddin turut menjelaskan agenda Bawaslu Membelajarkan yang akan dilaksanakan di tiga titik: Medan, Bali, dan Manado. Khusus Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, titik pelaksanaan ditetapkan di Bali pada 3–7 Desember 2025, dengan kewajiban mengikuti sesi Zoom dan penggunaan aplikasi LMS. (al/aks)