Bawaslu Banyumas Perdalam Identifikasi Kerawanan Tahapan Kampanye
|
PURWOKERTO, BAWASLU BANYUMAS – Bawaslu Kabupaten Banyumas mengikuti kegiatan Literasi Pojok Pengawasan Volume 15 bertema “Isu-isu Krusial dalam Identifikasi Kerawanan Tahapan Kampanye” secara daring, Senin (22/6). Kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tersebut menjadi sarana penguatan kapasitas jajaran pengawas pemilu dalam memetakan dan mengantisipasi berbagai potensi kerawanan pada tahapan kampanye.
Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Nur Kholiq, menegaskan bahwa penguatan kapasitas pengawas pemilu menjadi langkah penting untuk memastikan pengawasan kampanye dapat berjalan lebih efektif dan maksimal. Menurutnya, identifikasi kerawanan sejak dini merupakan bagian penting dari strategi pengawasan yang berorientasi pada pencegahan pelanggaran.
“Kenapa memang karena yang pertama pencegahan ini menjadi semacam premium remedium, jalan utama yang harus dimaksimalkan. Atensi berkaitan dengan pencegahan dan partisipasi masyarakat dari para pemangku kepentingan ini menjadi sesuatu yang penting,” kata Kholiq.
Kholiq menjelaskan, panjangnya durasi tahapan kampanye akan menghadirkan berbagai potensi kerawanan yang harus dipetakan secara cermat oleh jajaran pengawas pemilu. Selain itu, tingginya perhatian publik terhadap kampanye menjadikan peran Bawaslu dalam pengawasan dan penegakan hukum semakin mendapat sorotan sehingga diperlukan langkah mitigasi yang tepat.
“Berkaitan dengan tahapan kampanye ini, nanti pelaksanaannya beririsan dengan tahapan penyiapan kebutuhan logistik. Maka saya kira irisan waktu tahapan yang sama-sama krusial ini akan menimbulkan kerawanan tersendiri, memecah konsentrasi. Maka mitigasi kerawanan itu menjadi sangat penting untuk kita laksanakan bersama,” jelas Kholiq.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Banyumas berharap dapat meningkatkan kemampuan jajaran dalam mengidentifikasi, memetakan, dan memitigasi berbagai kerawanan tahapan kampanye. Penguatan kapasitas tersebut diharapkan mendukung pelaksanaan pengawasan yang lebih efektif, dan responsif terhadap dinamika kepemiluan di masa mendatang. (aks)
