Bawaslu Banyumas Ikuti Rapat Rutin Sekretariat, Bahas Isu Kepegawaian dan Tata Kelola

PURWOKERTO, BAWASLU BANYUMAS – Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyumas, Anjar Arifin, bersama jajaran Kepala Subbagian mengikuti Rapat Rutin Jajaran Sekretariat yang diselenggarakan Bawaslu RI secara daring, Senin (2/2). Rapat tersebut mengagendakan pembinaan dan evaluasi bagi Bawaslu/Panwaslih Provinsi serta Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota guna memastikan keseragaman pemahaman dan kepatuhan terhadap tata kelola kelembagaan.

Bawaslu RI membahas berbagai pertanyaan yang diajukan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Seluruh pertanyaan yang masuk telah dikelompokkan dan dijawab oleh tiga biro di lingkungan Bawaslu RI sebagai upaya memberikan kejelasan serta kepastian dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Pembahasan mencakup sejumlah isu strategis, di antaranya proses mutasi atau pindah tugas PNS, penugasan DPK menjadi organik, mekanisme penyaluran Dana Kerohiman sesuai Surat Edaran Nomor 77 Tahun 2024, serta proses dan persyaratan tugas belajar dan izin belajar bagi PNS di lingkungan Bawaslu.

Rapat juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan jabatan yang tidak boleh dirangkap, seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Turut dibahas pula belum tersedianya SOP terkait protokol dan kebencanaan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota, yang dipersilakan untuk segera diusulkan.

Melalui rapat ini, Bawaslu RI berharap para Kepala Sekretariat dan pejabat struktural benar-benar mengikuti dan memahami materi yang disampaikan. Penegasan ini dimaksudkan agar seluruh jajaran kesekretariatan dapat melaksanakan tugas secara profesional, tertib administrasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (dah/aks)