Bawaslu Banyumas Ikuti Rapat Persiapan P2P, Jateng Pilih Skema Luring

PURWOKERTO, BAWASLU BANYUMAS – Bawaslu Kabupaten Banyumas mengikuti Rapat Persiapan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) dan Sosialisasi SK Nomor 91 Tahun 2026 secara daring, Rabu (6/5). Dalam kegiatan tersebut, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Nur Kholiq menyampaikan bahwa pelaksanaan P2P Tahun 2026 di Jawa Tengah dipilih menggunakan skema luring.

Kholiq menjelaskan, skema P2P Tahun 2026 didesain fleksibel sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Ia menambahkan, Bawaslu Jawa Tengah memutuskan tidak memilih skema daring karena dinilai menyulitkan dari sisi teknis pelaksanaan maupun administrasi.

“Ada tiga skema yang ditawarkan oleh Bawaslu RI dan diserahkan kepada provinsi berdasarkan evaluasi pelaksanaan P2P tahun sebelumnya serta masukan dari kabupaten/kota,” jelas Kholiq. 

Menurut Kholiq, pengalaman pelaksanaan P2P secara daring pada tahun sebelumnya menghadirkan berbagai tantangan, mulai dari proses rekrutmen peserta, pelaksanaan pre-test dan post-test, pembelajaran mandiri, hingga mekanisme pembayaran pengganti pulsa peserta. Oleh karena itu, Bawaslu Jawa Tengah memilih skema ketiga, yakni pelaksanaan luring dengan tetap mempertahankan target awal sebanyak 40 peserta per kabupaten/kota disertai penyesuaian biaya transportasi pasca efisiensi anggaran.

“Karena kita tahu kalau pilihannya secara daring itu menyulitkan apalagi jumlah peserta untuk konteks Jawa Tengah ini kan sedemikian banyak,” ungkap Kholiq.

Melalui rapat tersebut, Bawaslu Kabupaten Banyumas turut mempersiapkan pelaksanaan P2P sebagai bagian dari penguatan kaderisasi pengawas partisipatif. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat, khususnya generasi muda, dalam mendukung pengawasan pemilu yang partisipatif dan berintegritas. (dah/aks)