Bawaslu Banyumas Ikuti Rakor Optimalisasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Nasional
|
PURWOKERTO, BAWASLU BANYUMAS – Bawaslu Kabupaten Banyumas mengikuti Rapat Koordinasi Optimalisasi Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dalam rangka Penguatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Bawaslu RI Tahun 2026 secara daring, Kamis (12/11). Kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu RI ini bertujuan meningkatkan capaian ITKP sekaligus memperkuat tata kelola pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
Kepala UKPBJ Bawaslu RI, Helby Sudrajat, menegaskan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pengadaan barang/jasa merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruh jajaran Bawaslu. Pemahaman terhadap aspek formal dan materiil pengadaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pejabat pengadaan, tetapi juga diperlukan oleh pejabat struktural, PPK, KPA, kepala sekretariat, koordinator sekretariat, hingga staf pelaksana.
Helby juga menekankan bahwa optimalisasi ITKP tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan nilai indeks, tetapi harus diikuti perubahan pola kerja dan penguatan tata kelola pengadaan. Menurutnya, kualitas proses pengadaan menjadi hal yang lebih penting dibandingkan sekadar mengejar angka penilaian.
“Peningkatan kualitas proses pengadaan jauh lebih penting daripada sekadar mengejar capaian angka penilaian,” tegas Helby.
Dalam kegiatan tersebut, peserta menerima materi pertama mengenai Pengembangan Karir Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Ahli Muda yang disampaikan Analis SDM Aparatur Ahli Muda Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP RI, Mardetiara Dewi Kartika. Materi mencakup kebijakan dan perubahan indikator ITKP, penilaian kualifikasi dan kompetensi SDM pengadaan, tingkat kematangan UKPBJ, integritas pengadaan, hingga mekanisme pengembangan karier dan uji kompetensi pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa.
Materi kedua membahas Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Optimalisasi Indeks Tata Kelola Pengadaan yang disampaikan Kepala UKPBJ Bawaslu RI bersama Biro SDM dan Umum Bawaslu RI. Pembahasan meliputi struktur dan komponen penilaian ITKP, evaluasi pemanfaatan sistem pengadaan, sinkronisasi data Rencana Umum Pengadaan (RUP), pencatatan realisasi dan digitalisasi pengadaan, penertiban metode pemilihan penyedia, serta penguatan integritas dan koordinasi pelaksanaan pengadaan.
Keikutsertaan Bawaslu Kabupaten Banyumas dalam rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan kapasitas jajaran dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa. Melalui penguatan kompetensi sumber daya manusia, ketertiban administrasi, serta optimalisasi pemanfaatan sistem pengadaan, diharapkan tata kelola pengadaan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Banyumas semakin efektif, akuntabel, dan berkontribusi terhadap penguatan reformasi birokrasi. (hir/aks)
