Bawaslu Banyumas Ikuti Rakor Evaluasi Kelas Penyelesaian Sengketa Jateng
|
PURWOKERTO, BAWASLU BANYUMAS – Anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas, Suharso Agung Basuki mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Kelas Penyelesaian Sengketa secara daring, Rabu (17/6). Kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tersebut bertujuan mengoptimalkan program dan kegiatan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota, khususnya pada masa non tahapan pemilu.
Dalam kegiatan tersebut, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Wahyudi Sutrisno, menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan Kelas Penyelesaian Sengketa di berbagai daerah. Ia mengungkapkan masih terdapat sejumlah kabupaten/kota yang belum dapat melaksanakan kegiatan karena keterbatasan akses terhadap perguruan tinggi atau kampus di wilayah masing-masing.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Wahyudi menawarkan sejumlah alternatif, di antaranya melalui pengumuman terbuka kepada masyarakat, pemanfaatan mahasiswa magang sebagai peserta, pelibatan organisasi kemasyarakatan, mantan pengawas ad hoc, serta optimalisasi jejaring yang dimiliki oleh masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota.
“Kelas Penyelesaian Sengketa merupakan program penting yang memiliki nilai strategis bagi penguatan kelembagaan, peningkatan kinerja, pengembangan kompetensi, serta sosialisasi fungsi penyelesaian sengketa kepada publik,” tegas Wahyudi.
Selain itu, Wahyudi meminta seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melanjutkan koordinasi dengan perguruan tinggi mitra, menyusun jadwal pelaksanaan semester berikutnya lebih awal, mengoptimalkan simulasi mediasi dan ajudikasi, serta menginventarisasi berbagai kendala yang memerlukan dukungan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Banyumas berharap dapat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan Kelas Penyelesaian Sengketa, memperkuat kerja sama dengan perguruan tinggi mitra, mengoptimalkan simulasi mediasi dan ajudikasi, serta memperluas pemahaman masyarakat mengenai fungsi penyelesaian sengketa dalam proses demokrasi. (fnw/aks)
