Bawaslu Banyumas Ikuti Persiapan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Jateng
|
PURWOKERTO, BAWASLU BANYUMAS – Bawaslu Kabupaten Banyumas menghadiri Rapat Persiapan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester I Tahun 2026 secara daring, Kamis (11/6). Kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tersebut menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi antara Bawaslu dan KPU dalam mengawal proses pemutakhiran data partai politik agar berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan data yang akurat.
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin, dalam arahannya menegaskan bahwa sinergi antarpenyelenggara pemilu menjadi kunci keberhasilan pengawasan pemutakhiran data partai politik. Menurutnya, komunikasi yang baik antara Bawaslu dan KPU akan mempermudah penyelesaian berbagai persoalan yang mungkin muncul selama proses pemutakhiran berlangsung.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Wahyudi Sutrisno, mengimbau seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk segera berkoordinasi dengan KPU setempat terkait kesiapan pelaksanaan kegiatan. Koordinasi tersebut mencakup kesiapan layanan helpdesk, mekanisme pengawasan, serta langkah antisipatif terhadap berbagai kendala teknis yang berpotensi terjadi selama proses pemutakhiran data partai politik berkelanjutan.
Dalam kegiatan yang sama, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Machruz, menyampaikan materi mengenai persiapan pemutakhiran data partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Fokus pemutakhiran meliputi data keanggotaan, kepengurusan partai politik, pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen, serta keberadaan domisili kantor tetap partai politik sebagai salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Banyumas berharap dapat memperkuat kesiapan pengawasan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan di wilayah Kabupaten Banyumas. Pengawasan yang optimal diharapkan mampu mendorong terwujudnya data partai politik yang valid, mutakhir, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. (nrp/aks)
