Bawaslu Banyumas Ikuti Penguatan Teknis Penyusunan Produk Hukum Jateng

PURWOKERTO, BAWASLU BANYUMAS – Bawaslu Kabupaten Banyumas mengikuti kegiatan Teknis Penyusunan Produk Hukum secara daring, Selasa (12/5). Kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tersebut membahas penyusunan produk hukum berupa nota kesepahaman dan keputusan sebagai bagian dari penguatan tata kelola kelembagaan.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin menyampaikan bahwa Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2021 memberikan kewenangan regulatif bersifat beschiking atau kebijakan/keputusan kepada Bawaslu Provinsi hingga Kabupaten/Kota sehingga diperlukan pemantapan teknis agar penyusunan produk hukum dapat dilakukan secara tepat dan sesuai ketentuan.  Ia menambahkan bahwa kegiatan tersebut menjadi bekal penting bagi jajaran Bawaslu dalam menyusun produk hukum, khususnya nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU).

“Produk-produk perundangan yang dihasilkan oleh Bawaslu perlu disesuaikan relevansinya pada setiap tahapan pemilu, agar tidak tertinggal dari undang-undang atau peraturan yang lainnya,” kata Amin.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Diana Ariyanti menyampaikan bahwa pada masa post election, jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terus berkolaborasi dalam meningkatkan literasi kepemiluan melalui penguatan aspek hukum dan regulasi. Ia menilai penyusunan produk hukum memerlukan supervisi berjenjang agar kualitas dan kesesuaiannya tetap terjaga.

“Meskipun dalam pelaksanaan fungsi teknis yang membuat draft adalah sekretariat, namun koordinator divisi adalah penanggung jawab atas benar atau salahnya produk hukum yang dihasilkan,” tegas Diana. 

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Banyumas berharap kapasitas jajaran dalam menyusun produk hukum semakin meningkat sehingga mampu menghasilkan nota kesepahaman, keputusan, dan dokumen hukum lainnya yang relevan, tepat secara regulasi, serta mendukung penguatan kelembagaan dan pengawasan pemilu yang profesional. (aks)