Bawaslu Banyumas Ikuti Bimtek Penanganan Pelanggaran Pemilu Demak

PURWOKERTO, BAWASLU BANYUMAS – Bawaslu Kabupaten Banyumas mengikuti Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran bertema Menggali, Menelusuri dan Membuktikan Dugaan Pelanggaran sejak Informasi Awal secara daring, Selasa (12/5). Kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Demak tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas pengawas pemilu dalam menghadapi dinamika penegakan hukum pemilu yang semakin kompleks.

Dalam kegiatan tersebut, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Achmad Husain menyampaikan bahwa konsep penegakan hukum pemilu harus didesain berbasis tahapan dan jadwal yang terpisah. Menurutnya, tantangan penanganan pelanggaran semakin berkembang seiring kompleksitas pemisahan pemilu nasional dan lokal, sehingga diperlukan pemetaan yurisdiksi yang jelas dalam setiap penanganan perkara.

“Implementasi KUHP baru juga membutuhkan harmonisasi dengan Undang-Undang Pemilu,” ungkap Husain.

Husain menambahkan bahwa tantangan lain yang dihadapi pengawas pemilu meliputi independensi lembaga di tengah tekanan lokal, potensi intervensi birokrasi, hingga pembuktian kejahatan siber dan penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Selain itu, transformasi praktik politik uang dalam bentuk digital dinilai menjadi tantangan baru yang membutuhkan penguatan regulasi dan kemampuan pengawasan.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Banyumas diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan ketajaman analisis dalam menggali, menelusuri, serta membuktikan dugaan pelanggaran pemilu sejak tahap informasi awal. Penguatan pemahaman terhadap perkembangan hukum dan teknologi dinilai penting guna menjaga integritas serta kualitas demokrasi di masa mendatang. (aks)